Menhan: TNI Tidak Berada di Garis Depan dalam Pemberantasan Judi Online
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong agar prajurit TNI turut dilibatkan dalam memberantas judol. Bahkan, ia berharap agar sebagian aset judol yang disita, bisa dihibahkan ke TNI untuk kesejahteraan prajurit.
Hal itu disampaikan Sukamta saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menhan dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2024.
Sukamta menjelaskan, alasan TNI perlu dilibatkan berantas judol lantaran omzet dari praktik haram itu sudah mencapai Rp900 triliun per 2023. Perputaran uang itu, kata dia, jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun.
"Kalau PPATK itu mengatakan 2023 omzetnya Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun," ucap Sukamta.
Politisi PKS ini meyakini, TNI bisa memberantas praktik judol bila dilibatkan. Sukamta pun berharap pada Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bisa melobi ke Presiden Prabowo Subianto agar bisa melibatkan TNI memberantas judol.
"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini," terang Sukamta.
(Arief Setyadi )
