Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Ketum IMM: Wacana Reaktif Usai Pilkada
JAKARTA — Baru-baru ini Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar wacana mendorong Polri kembali di bawah naungan Kemendagri. Wacana ini menyusul dikarenakan dugaan keterlibatan Polri dalam dukungan terhadap calon tertentu. Partai berlambang banteng moncong putih ini melempar wacana tersebut dalam jumpa pers yang diadakan langsung di Kantor DPP PDI-P pada Kamis (29/11/2024).
Wacana Politisi PDI-P tersebut direspons oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza. Ia menolak dan menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif dikarenakan kekalahan partai ini di beberapa wilayah strategis dalam Pilkada.
“Pertama tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini. Kekalahan banyak calon kepada daerah dari Kader PDI-P di beberapa wilayah strategis menurut saya menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P. Namun sepertinya menjadikan Polri sebagai kambing hitam dari kekecewaan kekalahan Pilkada”, kata Riyan (30/11/2024).
Mengenai wacana pengembalian posisi Polri ke bawa naungan TNI dan Kemendagri, Riyan menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
“Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang”, tegasnya.
Daripada sibuk menunding kepolisian, menurut Riyan sebaiknya PDI-P lebih banyak berbenah dan intropeksi kolektif serta belajar menerima realitas politik pada pilkada.
“ Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apa lagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan dimasyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
