Tim Hukum Gerindra Sebut Ada 80 Laporan Terkait Pilkada Jakarta Belum Ditanggapi Bawaslu

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |20:31 WIB

Tim Hukum Gerindra Sebut Ada 80 Laporan Terkait Pilkada Jakarta Belum Ditanggapi Bawaslu

Tim Hukum Gerindra saat jumpa pers Pilkada (foto: Okezone/Riana)

Di sisi lain, Munatshir menilai bahwa banyak persoalan dalam Pilkada Jakarta yang harus segera diselesaikan.

Baca Juga:

Dituding Hanya Jadi Penonton di Pilkada 2024, Ini Tanggapan Bawaslu Jakarta

Munatshir menjelaskan, salah satu masalah utama dalam Pilkada 2024, yang patut ditengarai sebagai tindak kecurangan, adalah tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara.

"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," katanya.

Baca Juga:

Tim Hukum RIDO Siap Bawa Perselisihan Hasil Pilkada ke MK

Berdasarkan data tim internal, kata Munatshir, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

(Awaludin)