Pratikno pun menegaskan, bahwa pemerintah menginginkan agar kepemimpinan sebuah organisasi apapun harus melalui proses demokrasi. “Ya semua organisasi sebaiknya ada proses demokrasi,” sambungnya.
Dia pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dualisme kepemimpinan PMI yang diketuai oleh Jusuf Kalla (JK) ataupun PMI tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua.
“Pesan kepengurusan itu tanggung jawab Kemenkumham,” tegasnya.
(Awaludin)