Taiwan Bantah Tegas Intepretasi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dalam Pernyataan Bersama Indonesia-Tiongkok
Menurut John, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus salah menafsirkan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dan secara tidak tepat mengaitkan dengan “Prinsip Satu Tiongkok”.
“Tujuannya tidak hanya untuk membatasi dan mengecualikan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, tetapi juga untuk menggunakan resolusi tersebut sebagai senjata dan mengglobalisasikan “Prinsip Satu Tiongkok” untuk memaksa negara lain menerima klaim politik Tiongkok, mengasingkan hubungan dengan Taiwan, merusak tatanan internasional, dan membangun dasar hukum penggunaan kekerasan untuk menyerang Taiwan di masa depan,” tulisnya.
Lebih lanjut, John mengatakan bahwa saat ini banyak negara mengkritik interpretasi menyimpang terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB oleh Tiongkok ini, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Belanda, Guatemala, Kanada dan banyak negara lainnya. Kritik tersebut disampaikan melalui mosi yang disahkan oleh parlemen atau melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilan pemerintah, negara-negara tersebut.
Selain itu, pada Juli 2024, Aliansi Antar-Parlemen tentang Tiongkok (IPAC) yang terdiri lebih dari 250 anggota parlemen dari 38 negara di seluruh dunia dan Uni Eropa, telah mengesahkan “Model Resolusi IPAC terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB”, yang menunjukkan dukungan nyata untuk Taiwan.
“Saya berharap pemerintah Indonesia dapat secara bijaksana melihat perangkap politik yang dibuat oleh Tiongkok dengan salah menafsirkan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB,” kata John.
Walaupun Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik yang formal, namun kedua negara mempunyai hubungan kerja sama yang erat di berbagai bidang. Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 bagi Indonesia dan salah satu sumber utama investasi asing. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 pengusaha Taiwan yang meramaikan pasar Indonesia dan telah menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah Taiwan telah menerapkan “Kebijakan Baru ke Arah Selatan” sejak 2016 dan sampai saat ini Taiwan-Indonesia telah menandatangani 29 MoU. Saya berharap Taiwan dan Indonesia dapat terus memperkuat kerja sama di tingkat substantif di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan, pertanian, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya sebagai berikut:
1. Di bidang pertanian, Taiwan Technical Mission (TTM) yang sudah 48 tahun menjalankan tugasnya di Indonesia, telah meninggalkan jejak di berbagai pelosok Indonesia seperti Jawa, Bali, Sulawesi dan Sumatera. Selain meningkatkan produksi pangan, model kerja sama TTM juga berfokus pada pelatihan sumber daya manusia, memperluas saluran produksi dan pemasaran, memperkenalkan teknologi pertanian cerdas AI, serta memperhatikan pembangunan pertanian berkelanjutan.
2. Di bidang pendidikan, kualitas pendidikan Taiwan yang tinggi saat ini telah menarik lebih dari 20.000 pelajar Indonesia untuk belajar di Taiwan, menjadikan Indonesia sebagai negara asal mahasiswa asing terbesar kedua di Taiwan.
3. Di bidang ketenagakerjaan, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan saat ini mencapai 300.000 orang. Pemerintah Taiwan memberikan jaminan upah minimum, asuransi kesehatan nasional, dan asuransi ketenagakerjaan, serta memastikan pekerja migran Indonesia mendapatkan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang stabil.
John menyayangkan kesalahan penafsiran dari pemerintah Indonesia pada Pernyataan Bersama Indonesia-Tiongkok yang baru saja diumumkan tersebut. Menurutnya ini sangat bertentangan dengan tren saat ini di mana negara-negara OECD meningkatkan pertukaran mereka dengan Taiwan dan dengan kebijakan luar negeri “Sejuta Kawan Nol Musuh” yang dianut Indonesia.
