Soal Pelantikan Kepala Daerah, Wamendagri: Kita Minta Petunjuk Presiden
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespon jadwal pelantikan Kepala Daerah yang telah terpilih pada Pilkada serentak 2024. Dia mengatakan akan meminta petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto dan juga mengkonsultasikannya dengan Mahkaman Konstitusi.
“Ya ini masih dikonsultasikan kepada MK. Kita minta petunjuk dulu dari Bapak Presiden,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan keserentakan. Namun, disisi lain sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024 ke MK.
“Di satu sisi kita ingin prinsip keserentakan ini diutamakan, tetapi di sisi lain kan juga ada tahapan-tahapan gugatan yang ada di MK. Dan kita harus hormati, kita harus sesuaikan,” katanya.
“Jadi ada memang daerah-daerah yang tidak mengalami proses gugatan. Tetapi cukup banyak juga yang masuk prosesnya ke MK. Dan kalau mengikuti keserentakan kan harus ditunggu juga,” tambah Bima Arya.
Bima Arya pun kembali menegaskan bahwa jadwal pelantikan Kepala Daerah akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo dan MK. “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK.”
“Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
