Turunkan Angka Kemiskinan, Pj Gubernur Sumut Laporkan Capaiannya ke Kemendagri
Di sisi lain, Pemprov Sumut juga berhasil mencapai kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemudian, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanggulangan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, perizinan berusaha, ditambah kegiatan inovasi serta unggulan lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut," kata Fatoni.
Penurunan prevalensi stunting juga tercatat pada angka 18,9% pada 2023, lebih rendah dari angka nasional 21,5% sebagaimana hasil survei SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2023. Hal itu menandakan prevalensi stunting di Sumut mengalami penurunan signifikan sebesar 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, 21,1%.
Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dari data BPS, angka kemiskinan di Sumut turun dari 8,15% pada 2023 menjadi 7,99% pada 2024, yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.000 jiwa atau dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.
Kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut tercatat 408 ribu jiwa atau 5,10% dari total angkatan kerja.
Adapun tren TPT Sumut 3 tahun terakhir mengalami penurunan, di mana pada 2023 TPT Sumut 5,24 persen atau 408.000 jiwa, yang artinya terjadi penurunan pengangguran 5.000 jiwa.
