Ada Polemik Pagar Laut, Menteri KKP Minta Anggaran Hingga Revisi UU Kelautan
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta penguatan anggaran pada Komisi IV DPR RI di tengah polemik keberadaan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Permintaan itu didasari lantaran Trenggono mengakui adanya kelemahan dalam penagawasan pemanfaatan ruang laut.
Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
"Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan, pemanfaatan ruang laut," kata Trenggono.
Menurutnya, hal itu terjadi akjnat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional. Untuk itu, ia menilai perlu adanya penguatan anggaran serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan.
:Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan," tutur Trenggono.
Lebih lanjut, Trenggono mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya penyegelan terhadap pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Upaya itu dilakukan pada 9 Januari 2025.
"Sementara di Bekasi Jawa Barat pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi," ucap Trenggono.
