Pekerja Khawatirkan Nasibnya, Pemerintah Diminta Tak Buru-Buru Hentikan PSN PIK 2
JAKARTA - Banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Kekhawatiran muncul setelah isu penghentian PSN PIK 2 mencuat setelah gaduh pagar laut, karena mereka dapat kehilangan pekerjaan jika proyek tersebut benar-benar dihentikan.
Menurut Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Denny Nugroho Sugianto, pemerintah sebaiknya tidak buru-buru menghentikan atau melanjutkan PSN. Pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.
Merujuk dari nama PSN, kata Denny, maka proyek ini memiliki dampak strategis bagi negara maupun masyarakat. Sehingga dalam penentuan PSN, pemerintah tentu tidak asal-asalan.
“Tapi pasti sudah melakukan kajian dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,” kata Denny dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/2/2024).
Namun, dalam pelaksanaannya mungkin ada kaidah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “Dalam pelaksanaan di lapangan itu kan kadang-kadang ada dua hal yang berbeda, yang memunculkan tafsir yang berbeda,” imbuhnya.
Pengamat kelautan menegaskan, bahwa dalam konteks tersebut, sebaiknya pemerintah tidak buru-buru untuk menghentikan PSN atau melanjutkannya. Pemerintah bisa lebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring.
Dalam implementasi atas regulasi pemerintah harus dilihat apakah sudah benar atau tidak. Karena PSN terkait dengan pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
“Jika tidak sesuai ya dihentikan, tapi kalau baik ya harus dilanjutkan,” katanya.
Salah seorang warga Pakuhaji, Tangerang, yang bekerja di PIK 2, Saepudin, mengatakan, banyak warga di pesisir pantai Tangerang yang menggantungkan nafkahnya di PIK.
“Bukan cuma saya, kalau saya ngomong sama orang-orang yang bekerja di sini, kami semua gelisah dan khawatir,” kata Saepudin, Selasa.
Saepudin menyebut ada puluhan ribu orang Tangerang yang bekerja di sana. Mulai dari yang bekerja di kantoran, sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, office boy, dan sebagainya.
“Kalau sampai PSN dihentikan pasti akan berakibat pada kami juga. Bahkan, bisa saja kami kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Saepudin berharap pemerintah benar-benar memperhatikan nasib mereka, jika mau menghentikan PSN PIK2. “Tolong perhatikan nasib ratusan ribu orang seperti kami yang mencari nafkah di sini,” kata Saepudin.
Saepudin menambahkan, warga yang bekerja di kawasan PIK berharap persoalan politik ataupun persaingan bisnis terkait PSN, tidak menghancurkan kehidupan masyarakat kecil yang bekerja di PIK.
“Janganlah urusan politik-politik atau bisnis sampai merugikan kami yang hanya orang kecil,” kata Saepudin.
(Arief Setyadi )
