PBB Peringatkan Trump Tak Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza
NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, (5/2/2025) untuk tidak melalukan pembersihan etnis di Gaza. Peringatan tersebut disampaikan Guterres setelah Trump mengusulkan untuk memukimkan warga Palestina di negara lain dan AS mengambil alih Gaza, yang hancur akibat perang.
"Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis," kata Guterres dalam pertemuan komite PBB, sebagaimana dilansir Reuters.
"Kita harus menegaskan kembali solusi dua negara," katanya.
Meskipun Guterres tidak menyebut Trump atau usulannya mengenai Gaza dalam pidatonya di hadapan Komite tentang Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina, juru bicaranya Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa akan menjadi "asumsi yang adil" untuk melihat pernyataan Guterres sebagai tanggapan atas pernyataan Trump.
Sebelumnya pada Rabu Guterres berbicara dengan Raja Yordania Abdullah tentang situasi di wilayah tersebut, kata Dujarric.
Pembersihan Etnis
Menurut Kamus Oxford, pembersihan etnis adalah: “pengusiran massal atau pembunuhan terhadap anggota kelompok etnis atau agama yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat.” Berdasarkan definisi tersebut, usulan Trump untuk merelokasi penduduk Gaza secara permanen ke daerah lain, bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembersihan etnis.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa warga Gaza dan Palestina tidak akan meninggalkan Gaza dan tidak akan dapat diusir dari daerah kantong tersebut.
"Kami tidak punya negara kecuali Palestina. Gaza adalah bagian yang berharga darinya. Kami tidak akan meninggalkan Gaza," kata Mansour. "Tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengusir orang-orang Palestina dari tanah air leluhur kami, termasuk Gaza."
"Kami ingin membangunnya kembali. Kami ingin menyatukannya kembali. Dan kami meminta semua negara untuk membantu kami dalam upaya ini," katanya. "Kami tidak mencari tanah air atau negara lain."
Mansour mengatakan kepada komite PBB bahwa Raja Yordania Abdullah akan menyampaikan pesan terkoordinasi kepada Trump dari negara-negara Arab saat ia mengunjungi Washington minggu depan.
Seruan Solusi Dua Negara
PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, semua wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangga.
"Setiap perdamaian yang langgeng akan membutuhkan kemajuan yang nyata, tidak dapat diubah, dan permanen menuju solusi dua negara, mengakhiri pendudukan, dan mendirikan negara Palestina yang merdeka, dengan Gaza sebagai bagian integralnya," kata Guterres.
"Negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel dalam damai dan aman adalah satu-satunya solusi berkelanjutan untuk stabilitas Timur Tengah," katanya.
Israel menarik tentara dan pemukim dari Gaza pada 2005. Wilayah tersebut telah dikuasai oleh Hamas sejak 2007, tetapi masih dianggap berada di bawah pendudukan Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel dan Mesir mengendalikan akses.
Serangan mematikan oleh militan Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, memicu perang yang sejak itu telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Kesepakatan tentang gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas mulai berlaku pada 19 Januari.
(Rahman Asmardika)
