Giri juga mempertanyakan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, apakah akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia. Lantas jika ada pemotongan anggaran, apa mitigasi yang dilakukan pemerintah agar para tenaga honorer ini tidak kehilangan pekerjaannya.
"Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi PPPK, dan yang terakhir Pak apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )