DPR Sebut Pemerintah Siap Tambal Dana untuk PSU di Puluhan Daerah
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, telah mendapat kabar bahwa Pemerintah siap untuk tambahi anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.
Sedianya, ia berkata, pemerintah telah diberikan waktu 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan PSU. Namun, kata dia, Pemerintah belum ada kabar hingga Jumat (7/3/2025), alhasil laporan pendanaan PSU disampaikan pada Senin, 10 Maret 2025 mendatang.
"Ya, kami memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak raker kemarin. Dan harusnya hari Jumat ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin," kata Dede dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (7/3/2025).
Kendati demikian, Dede mengaku telah mendapat kabar bahwa Pemerintah siap menambal kekurangan anggaran untuk pelaksanaan PSU di 24 daerah. "Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” katanya
Secara nasional, kata dia, perkiraan kebutuhan anggaran untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU mencapai Rp750 miliar. Biaya itu, tak termasuk pengamanan. Jika ditambah biaya pengamanan, ia mentaksir, total anggaran bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.
"Jadi kalau biaya plus minus biaya pengamanan, bisa mencapai Rp900 sampai 1 triliun," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Dede mengatakan, ada 16 dari 24 daerah tak sanggup membiayai sendiri pelaksanaan PSU. Ia pun mengaku, laporan dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pendanaan masih belum diterima hingga saat ini.
"Nah, skemanya besok hari Senin akan dilaporkan kepada Komisi II. Dari 24 PSU mungkin sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri. Provinsi belum melaporkan sih. Ini kita berbicara masih (tingkat) kabupaten/kotanya. Banyak faktor kenapa tidak bisa membiayai, salah satunya mungkin habis-habisan waktu Pilkada kemarin, jadi tidak mempersiapkan untuk adanya PSU," pungkasnya.
(Awaludin)
