SBY: Presiden Prabowo Baru Memimpin 5 Bulan, You Cannot Judge It
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, Presiden Prabowo Subianto perlu diberi ruang untuk menjakankan tugas. Menurutnya, publik tak bisa langsung menghakimi kinerja Prabowo yang baru menjakankan roda Pemerintahan selama lima bulan.
Pernyataan itu dilontarkan SBY saat disinggung maraknya unjuk rasa terhadap kinerja Pemerintah Prabowo dalam acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025).
"Pertama presiden Prabowo ini baru memimpin sekitar 5 bulan. You cannot judge it dengan apa yang terjadi 5 bulan sekarang ini," kata SBY.
Kendati demikian, SBY menilai, publik perlu memberi ruang terhadap Prabowo agar bisa menjalankan tugas. Namun, ia menekankan, rakyat masih bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat terhadap kinerja Pemerintah.
"Kasih kesempatan Presiden kita untuk menjalankan tugasnya, meskipun setiao saat rakyat bisa berbicara, bisa menyampaikan pandangannya. Itu malah bagus. Pemimpin yang tak pernah tahu harapan rakyat, suara rakyat, pemimpin yang kurang beruntung," ujarnya.
Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY mengaku kerao mendapat kritik dan unjuk rasa dari elemen masyarakat. Namun, ia mengaku senang dengan adanya kritik tersebut
"Saya dulu 10 tahun, ada saja kritik, ada saja unjuk rasa. But i was happy. Karena mencegah saya mengambil keputusan yang salah, kebijakan yang salah," tutur SBY.
"Sesakit apapun suara mereka asalkan realistic, jernih, haris didengar. Kalau misalkan ada salah informasi dsri publik tentang government policy dijelaskan, bukan begitu yang dimaksudkan oleh Pemerintah. Bisa dijaskan dengan baik. This is this can of dialogue needed," imbuhnya.
SBY menilai, dialog itu meruoakan ruh demokrasi. Ia menilai, negara tak akan bagus bila tidak terciptanya komunikasi antara Pemerintah dengan rakyatnya. "Oleh karena itu kalau rakyat berbicara itulah pemberi mandat kepada pemimpin. Begitu norma atau hukum demokrasi. Jadi kembali yang disampaikan tadi," pungkas SBY.
(Angkasa Yudhistira)
