Gandeng Asbanda, Kemendagri Dorong Tata Kelola Pemerintah Daerah Lebih Baik
JAKARTA – Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menandatangani MoU dengan Plt. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Busrul Iman di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Selain itu, dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Keuda Kemendagri dan 24 Dirut BPD.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan, setelah penandatanganan PKS, proses SP2D di pemerintah daerah akan dilakukan secara online.
"Tata kelola keuangan daerah dapat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga dapat menciptakan praktek pemerintahan yang baik dan bebas korupsi," ujar Agus Fatoni, Kamis (17/4/2025).
Fatoni menjelaskan manfaat dari peluncuran sistem atau aplikasi ini, yakni sebagai bentuk penghematan karena pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau dapat menghapus aplikasi yang sudah ada.
“Sistem ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dan memungkinkan kontrol serta perbaikan apabila terjadi kesalahan data nasional,”ujarnya.
Kerja sama ini turut melibatkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) sebagai koordinator untuk meningkatkan penerapan prinsip Good and Clean Government. Selain itu, SP2D online juga mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempermudah proses pengawasan.
Kendati demikian, pelaksanaan secara menyeluruh di seluruh daerah masih menghadapi kendala. Dari total 552 daerah, baru 55 yang telah menerapkan SP2D online, sementara sisanya masih dalam proses transisi dari sistem manual ke digital. Dirjen Keuda menargetkan seluruh daerah sudah mengadopsi SP2D online paling lambat akhir tahun 2025.
"Kami akan coba inventarisir pemerintahan daerah yang belum menerapkan SP2D, kami akan mengkorespondensi dan meng-push mereka supaya segera mengimplementasikan SP2D online," tandasnya.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman menambahkan, SP2D berfungsi sebagai fasilitas semua proses perencanaan dan transaksi atas setiap proses pencairan dana secara terpusat, cepat, aman.
“Dan terdokumentasi agar mengurangi potensi kesalahan administrasi atau penyelewengan," ujar Busrul Iman.
Dalam konferensi pers ini turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri Erikson P. Manihuruk dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yudia Ramli.
(Fahmi Firdaus )
