DPR Rapat Bareng KSAL : Bahas Lembaga Terpadu Urus Laut Indonesia
Dia mengatakan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar. Padahal, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait.
"Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum," ujarnya.
Legislator PKS itu memandang bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegaoan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.
"Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stake holder terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip Supportive and Collaborative Relationship," pungkasnya.
(Puteranegara Batubara)
