JAKARTA - Mabes Polri terus berupaya memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama upaya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan memastikan jalur keamanan transportasi dan logistik, serta menekan dan memberantas premanisme.
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengemukakan, keamanan jalur transportasi dan logistik, arus barang dan jasa yang lancar adalah tulang punggung perekonomian.
"Gangguan pada jalur distribusi sekecil apapun dapat berdampak domino menaikkan biaya logistik, memperlambat perputaran modal, dan melemahkan daya saing," kata Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang disampaikan Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam dialog publik di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Sementara aksi premanisne, diakui Sandi, merupakan momok dunia usaha, menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, dan mengikis kepercayaan investor. Untuk itu, kata dia, Polri akan berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Kamtibmas.
Sementara itu, Direktur Pertahanan Keamanan Bappenas, Erik Armundito mengatakan, betapapun rencana pertumbuhan ekonomi yang disiapkan pemerintah syarat utamanya adalah Indonesia harus aman, baik dari gangguan di dalam maupun di luar negeri.
Lalu Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Baharkam Polri, Brigjen Suhendri menyoroti minimnya objek vital nasional yang menerapkan sistem pengamanan yang dibangun Polri.
"Dari 1.970 objek vital nasional tidak lebih 4 persen yang memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar Polri," ungkap Suhendri.
Ditempat yang sama, Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Dony Alexander mengemukakan, sejak dilaksanakan operasi 1 Mei 2025, ada 1.054 kasus premanisme dan 2.307 non TO yang ditangani Polri. Dari jumlah itu, ada 3.210 orang ditetapkan sebagai tersangka premanisme dan 4.999 tersangka non TO.
"Kita minta jaksa dan hakim memberikan tuntutan dan vonis maksimal, agar bisa memberikan efek jera dan memberikan dampak maksimal pada ekonomi nasional," tutur Donny.
(Awaludin)