Punya Presiden Baru, Korsel Hentikan Siaran Pengeras Suara Propaganda ke Korut
SEOUL - Militer Korea Selatan mengatakan telah menangguhkan siaran propaganda melalui pengeras suara melintasi perbatasan ke Korea Utara, sebagai bagian dari upaya untuk "memulihkan kepercayaan" antara kedua negara.
Langkah tersebut dilakukan seminggu setelah negara tersebut memilih presiden baru Lee Jae-myung, yang telah berkampanye untuk meningkatkan hubungan antar-Korea.
Pyongyang menganggap siaran propaganda melalui pengeras suara sebagai tindakan perang dan telah mengancam akan meledakkannya di masa lalu.
Sebelumnya, siaran tersebut telah dihentikan selama enam tahun tetapi dilanjutkan kembali pada Juni tahun lalu sebagai tanggapan atas kampanye Pyongyang yang mengirimkan balon berisi sampah melintasi perbatasan ke Korea Selatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, siaran tersebut telah mencakup berita dari kedua Korea dan luar negeri serta informasi tentang demokrasi dan kehidupan di Selatan.
Presiden Baru Korea Selatan
Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah memburuk di bawah presiden sebelumnya Yoon Suk Yeol, yang lebih agresif terhadap Pyongyang.
Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya karena sempat menempatkan Korea Selatan di bawah darurat militer pada Desember, dengan alasan dugaan ancaman dari pasukan anti-negara dan simpatisan Korea Utara.
Penggantinya, Lee, telah berkampanye dengan serangkaian janji, termasuk satu untuk memulai kembali dialog dengan Pyongyang dan untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara.
Langkah tersebut bertujuan untuk "mengembalikan kepercayaan dalam hubungan antar-Korea dan mencapai perdamaian di Semenanjung Korea", kata militer dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir BBC.
Pro dan Kontra
Namun, organisasi yang mengadvokasi untuk meningkatkan hak asasi manusia warga Korea Utara telah mengkritik penangguhan tersebut.
"Pengeras suara merupakan jembatan penting bagi rakyat Korea Utara, pengingat bahwa mereka tidak dilupakan. Dengan mematikannya, kita hanya memperkuat upaya Kim Jong Un untuk mengisolasi rakyatnya", kata Hana Song, Direktur Eksekutif Pusat Basis Data Hak Asasi Manusia Korea Utara yang berpusat di Seoul.
"Fakta bahwa salah satu tindakan pertama pemerintah baru adalah mematikan pengeras suara merupakan tanda yang meresahkan," tambahnya. "Hal itu menunjukkan bahwa kita kembali ke masa-masa menenangkan rezim Korea Utara."
Namun, penduduk yang tinggal di sepanjang perbatasan menyambut baik langkah tersebut. Selama berbulan-bulan mereka mengeluh bahwa hidup mereka terganggu oleh suara pengeras suara yang datang dari Selatan dan Utara, terkadang di tengah malam.
"Kami berharap keputusan ini akan mengakhiri perang psikologis berbasis kebisingan Korea Utara, yang memungkinkan penduduk kami untuk kembali ke kehidupan sehari-hari mereka yang normal," demikian disampaikan Daerah Ganghwa, salah satu wilayah perbatasan dalam sebuah pernyataan.
Menurut laporan kantor berita Yonhap, keputusan militer tersebut juga mempertimbangkan fakta bahwa Korea Utara tidak lagi mengirim balon berisi sampah melintasi perbatasan.
Namun, dengan menangguhkan alih-alih menghentikan siaran, militer mengisyaratkan bahwa pengeras suara dapat dinyalakan lagi jika diperlukan, imbuh Yonhap.
Seoul mengklaim siaran tersebut dapat didengar sejauh 10 km (6,2 mil) melintasi perbatasan pada siang hari dan hingga 24 km (15 mil) pada malam hari.
Penangguhan tersebut terjadi hampir tepat setahun setelah pertama kali dilanjutkan pada Juni 2024 - ketika kedua negara terlibat dalam berbagai kampanye balasan yang melibatkan balon sampah dan propaganda.
Bersatu kembali dengan Korea Selatan selalu menjadi bagian penting, meskipun semakin tidak realistis, dari ideologi Korea Utara sejak berdirinya negara tersebut - hingga Kim meninggalkan ide tersebut awal tahun lalu.
Kedua negara secara teknis masih berperang sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953 tanpa perjanjian damai.
(Rahman Asmardika)
