Fadli Zon Minta Kepala Daerah Majukan Kebudayaan
JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menjadi narasumber dalam dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Menurut Fadli Zon, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.
Ia pun menekankan, kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya, yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.
“Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, Rabu (25/6/2025).
Menbud Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
"Dari Pesta Kesenian Bali saja, kita bisa melihat keberagaman budaya yang hidup di setiap kabupaten, kota, bahkan di daerah-daerah kecil," ujarnya.
Ia menekankan, bahwa kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru tanah air. "Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi, semuanya kaya akan budaya," tambahnya.
Menbud kemudian mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis, belum termasuk sub-etnis, serta memiliki 718 bahasa. "Jumlah ini mewakili sekitar 10 persen dari seluruh bahasa yang ada di dunia," jelasnya.
Lebih lanjut, Menbud Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.
"Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang," tegasnya.
Menurutnya, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. "Museum harus dibuat semenarik mungkin, Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah," tegasnya.
Menbud Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah.
"Kita perlu memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah. Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah," tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
"Setiap daerah seharusnya sudah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra," pungkasnya.
(Awaludin)
