Pramono Pastikan Tak Cabut KJP Meski Siswa Masuk Sekolah Rakyat
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) meski nantinya pelajar mengikuti pendidikan di sekolah rakyat bentukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menegaskan, bahwa KJP manfaatnya tidak hanya kepada siswa melainkan keluarga yang tidak mampu sebagai penerima manfaat.
"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya dimana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan dan sebagainya dari itu," tambahnya.
Pramono juga memastikan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mensinkronkan data dan lainnya berkaitan dengan program sekolah rakyat tersebut.
"Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk sekolah rakyat ini kan akan dibimbing oleh Kementerian Sosial. Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta gak jadi masalah," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan 100 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Ini bertepatan dengan masuknya tahun ajaran baru di sekolah umum.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menjelaskan, dirinya optimis jika Sekolah Rakyat dalam langsung berjalan. Saat ini, semua instrumen tengah disiapkan pemerintah guna menunjang operasional dari Sekolah Rayat tersebut.
"Di tahap 1a, sebanyak 53 kepala sekolah telah menjalani retret selama lima hari di Pusdiklat Kemensos. Kemudian 1.554 guru PPPK dan 2.730 tenaga pendidik yang berasal dari ASN sedang siapkan. Ini merupakan kerjasama dari kementrian terkait dan kerjasama dengan gubernur di Indonesia," kata Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta.
"Sedangkan tahap ke 1b, saat ini tengah dilakukan seleksi. Sebanyak 47 kepala sekolah akan melakukan retret selama lima hari pada 1 Juli 2025. Ini untuk memenuhi kebutuhan 100 Sekolah Rakyat yang akan berjalan," lanjutanya.
(Awaludin)
