Oleh karenanya, Irine meminta Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis terhadap seluruh armada penyeberangan di Selat Bali. Termasuk inspeksi mendalam terhadap standar keselamatan, pelatihan kru, serta ketegasan dalam penegakan SOP keberangkatan.
“Tidak cukup hanya respons tanggap darurat. Negara harus hadir lebih awal dalam bentuk pengawasan, peringatan, dan pencegahan," sebut Irine.
Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan transportasi dan infrastruktur tersebut meminta Pemerintah tegas dalam memastikan SOP layanan penyebrangan laut dijalankan dengan tepat. Irine mengingatkan tidak boleh ada celah ruang abai sedikitpun dalam sistem transportasi karena menyangkut keselamatan masyarakat.
"Setiap kapal yang berangkat membawa puluhan nyawa. Jangan tunggu korban jatuh untuk bertindak,” ujarnya.
Irine juga mendorong agar ada transparansi publik dalam hasil investigasi tiga kecelakaan kapal terakhir di Selat Bali untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Serta memastikan seluruh penumpang mendapatkan hak perlindungan dan pertanggungjawaban dari operator pelayaran.
"Para korban dari kecelakaan ini harus mendapatkan perlindungan dan jaminan atas haknya. Kami di Komisi V DPR akan terus mengawal hasil evaluasi untuk perbaikan tata kelola laut agar ke depan tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang," pungkas Irine.
(Awaludin)