Pimpinan DPR Sebut Gaji Pokok Tak Pernah Naik Selama 15 Tahun!
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengklaim gaji pokok anggota legislatif tidak pernah naik dalam kurun 15 tahun terakhir. Ia menyebut, gaji pokok anggota DPR RI tak lebih dari Rp7 juta per bulan.
Hal itu disampaikan Adies saat merespons isu kenaikan gaji DPR RI hingga lebih dari Rp100 juta per bulan.
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta (untuk pimpinan DPR), hampir Rp7 juta,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini para anggota DPR RI maklum tidak ada kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran.
Adies menyatakan, para anggota DPR RI tetap berupaya bekerja secara maksimal meskipun gaji belum disesuaikan dengan kondisi di Jakarta saat ini.
“Tapi dengan gaji sekitar Rp6,5 juta per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.
“Walaupun gaji sudah 15 tahun tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” tambahnya.
Selain gaji pokok, Adies mengaku tunjangan anggota DPR RI mengalami kenaikan. Ia bahkan berseloroh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa iba terhadap para anggota DPR RI.
"Yang naik hanya tunjangan, seperti tunjangan beras. Karena harga beras dan telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan kasihan dengan kawan-kawan DPR," ujar Adies.
Ia merinci, tunjangan beras yang diterima sekitar Rp10 juta per bulan naik menjadi Rp12 juta. Kemudian tunjangan bensin yang sebelumnya Rp4 juta–Rp5 juta naik menjadi Rp7 juta per bulan.
"Walaupun mobilitas kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya," katanya.
Selain itu, Adies menyebut anggota DPR RI juga menerima tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan. Menurutnya, besaran tunjangan itu masih wajar lantaran anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti periode lalu.
"Saya kira masuk akal kalau Rp50 juta per bulan. Itu untuk anggota. Kalau pimpinan tidak dapat karena sudah mendapat rumah dinas," pungkas Adies.
(Awaludin)
