DPR: Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan membatasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu perlu dikaji secara matang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sulit diterapkan di sekolah negeri karena berpotensi menimbulkan kecemburuan antarsiswa.
Yahya mengatakan, pada prinsipnya DPR mendukung langkah BGN melakukan efisiensi dan penataan anggaran program MBG. Namun, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga harus dilakukan secara hati-hati.
"Mengenai rencana membatasi penerima manfaat dari desil 8–10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah," kata Yahya saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai kebijakan tersebut lebih memungkinkan diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sebaliknya, di sekolah negeri yang komposisi siswanya beragam, kebijakan itu dinilai berpotensi memunculkan persoalan sosial.
"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta yang siswanya berasal dari golongan mampu. Sedangkan di sekolah-sekolah negeri, siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sehingga sulit untuk diterapkan," ujarnya.
