KPK Periksa Mantan Kajati Sumut Terkait Proyek Jalan, Berikut yang Didalami

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Idianto. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

"Benar, sebagaimana disampaikan Pak Deputi, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi dimaksud," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga:

Awalnya Diduga Disabotase Rusia, Ternyata Warga Ukraina yang Meledakkan Jalur Kereta Api Polandia

Budi menjelaskan, dari keterangan yang bersangkutan, pihaknya mendalami perihal proyek pembangunan jalan yang dimaksud.

"Penyidik mendalami keterangan terkait dengan perkara proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut," ujarnya.

Baca Juga:

Korupsi Pembangunan Jalan di Taput, 3 Tersangka Dijebloskan ke Penjara

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah memeriksa sejumlah saksi. Nantinya, keterangan Idianto akan dicocokkan dengan pernyataan saksi lainnya.

"Dalam proses penyidikan ini, keterangan dari setiap saksi tentu penting untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik untuk membuat terang perkaranya," ucapnya.

Baca Juga:

KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Kendati begitu, Budi tidak menjelaskan secara detail perihal lokasi dan waktu pemeriksaan yang bersangkutan.

Ia hanya menyebutkan, pemeriksaan tersebut berbarengan dengan pemeriksaan Kejagung yang mendalami dari sisi etik.

Baca Juga:

KPK Panggil Rektor USU Terkait Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

"Sehingga ini juga menjadi salah satu bentuk sinergi antar APH (aparat penegak hukum)," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis, 26 Juni 2025. Belakangan, KPK menetapkan lima tersangka dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Baca Juga:

KPK Panggil Wali Kota Padangsidimpuan Terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut

Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut, yakni Topan Ginting. Sementara empat tersangka lainnya ialah Rasuli Efendi Siregar (RES), selaku Kepala UPID Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen; Holiyanto (HEL), selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; Akhirun Efendi Siregar (KIR), selaku Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi (RAY), selaku Direktur PT RN.

(Fetra Hariandja)