Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten penting agar menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya.
“Selain itu, lembaga peradilan harus memprioritaskan perkara TPPO anak sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban,” sebut Gilang.
Tak hanya penindakan, Gilang mendorong penguatan koordinasi lintas instansi. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar korban mendapat pendampingan psikologis, kesehatan, dan pemulihan sosial secara menyeluruh.
Anggota Komisi Penegakan Hukum DPR ini menambahkan, perdagangan orang sering bersembunyi di balik kedok tempat hiburan malam. Pengawasan perizinan, operasi rutin, dan penutupan tempat usaha yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Negara harus benar-benar hadir melindungi generasi muda dari predator seksual dan jaringan perdagangan manusia,” pungkasnya.