UEA Peringatkan Israel, Aneksasi Tepi Barat Jadi Garis Merah Abu Dhabi
JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (3/9/2025) memperingatkan Israel bahwa aneksasi di Tepi Barat yang diduduki akan menjadi "garis merah" bagi Abu Dhabi. Emirat itu menyatakan bahwa tindakan aneksasi akan sangat merusak semangat Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan UEA–Israel.
Komentar UEA, yang paling menonjol di antara tiga negara Arab yang menandatangani perjanjian dengan Israel ketika Presiden Donald Trump pertama kali menjabat, merupakan kritik tertajam Abu Dhabi terhadap Israel sejak perang Gaza meletus pada 2023, ketika Hamas melancarkan serangan lintas perbatasan dari wilayah kantong tersebut.
Bulan lalu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa negara Zionis itu akan menyelesaikan rencana untuk membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur. Langkah tersebut, menurut kantor Smotrich, akan "mengubur" gagasan negara Palestina.
Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat, beserta sekutu dan kelompok kampanye, mengutuk proyek tersebut. Mereka menyebutnya ilegal dan menegaskan bahwa fragmentasi wilayah akan menggagalkan rencana perdamaian apa pun. Smotrich bahkan menyerukan pencaplokan penuh Tepi Barat.
Lana Nusseibeh, Asisten Menteri Urusan Politik sekaligus Utusan Menteri Luar Negeri UEA, menegaskan bahwa Abu Dhabi memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan rencananya terkait Tepi Barat.
"Sejak awal, kami memandang kesepakatan ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka," kata Nusseibeh kepada Reuters.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana (permukiman) ini. Ekstremis dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan mendikte arah kawasan. Perdamaian membutuhkan keberanian, kegigihan, dan tekad untuk menolak kekerasan sebagai penentu arah."
Nusseibeh menambahkan bahwa "aneksasi di Tepi Barat akan menjadi garis merah bagi UEA," karena akan sangat merusak "visi dan semangat" Perjanjian Abraham sekaligus mengakhiri upaya integrasi regional.
Kantor Perdana Menteri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan UEA.
Pada Rabu, Smotrich juga mengatakan bahwa peta sedang disusun untuk mencaplok wilayah di Tepi Barat, meskipun tidak jelas apakah ia mendapat dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan Perjanjian Abraham, yang ditandatangani selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, UEA, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel setelah mediasi Amerika Serikat.
Dalam perjanjian itu, hadiah terbesar bagi Israel adalah UEA — negara Arab paling berpengaruh dalam 30 tahun terakhir yang menjalin hubungan formal dengan Israel. UEA merupakan produsen minyak utama dunia dan pusat perdagangan dengan pengaruh diplomatik yang meluas ke seluruh Timur Tengah.
Pada saat perjanjian dicapai, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dipenuhi optimisme, dengan alasan "perdamaian ini pada akhirnya akan meluas hingga mencakup negara-negara Arab lainnya."
Ia bahkan memperkirakan bahwa "pada akhirnya, hal itu dapat mengakhiri konflik Arab–Israel untuk selamanya."
Kesepakatan tersebut juga menjadi kemenangan bagi Trump yang, dalam masa jabatan keduanya saat ini, berharap dapat membujuk Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sehingga semakin meringankan isolasi Israel di kawasan.
Namun, perang Israel di Gaza — yang telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina — menghancurkan wilayah kantong itu serta memicu bencana kemanusiaan, sehingga mengalihkan perhatian dari upaya Trump memperluas normalisasi Israel–Arab.
(Rahman Asmardika)
