Perbaikan Sistem Pemilu dan Parpol Perlu Didorong, Demi Lahirkan Caleg Kompeten dan Hindari Money Politics
JAKARTA – Sistem pemilu di Indonesia dinilai masih menyimpan banyak persoalan, mulai dari lahirnya calon legislatif (caleg) yang kurang kompeten hingga maraknya praktik money politics. Untuk itu, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini dinilai perlu segera dikoreksi.
Hal ini disampaikan Co-Founder Malaka Project, Cania Citta Irlanie, dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk “Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital” yang digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis 25 September 2025. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rakernas dan HUT ke-11 Partai Perindo.
Menurut Cania, sistem pemilihan berbasis popular vote yang berlaku saat ini justru membuka ruang praktik politik uang. Alhasil, kompetisi pemilu seringkali ditentukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki calon, bukan kualitasnya.
“Sebenarnya untuk keluar dari game ini, kita bisa tweak the system, yaitu memperbaiki sistem pemilu itu sendiri. Makanya saya mendukung upaya revisi UU Pemilu,” ujar Cania.
Cania menilai, tingginya biaya politik menjadi salah satu penghalang lahirnya pemimpin berintegritas. Ia memperkirakan, calon kepala daerah harus menyiapkan modal antara Rp30–50 miliar untuk bisa bertarung.
“Tak semua calon yang kompeten punya modal sebesar itu. Karena sekarang yang jadi barrier kita itu, seberapa banyak uang untuk membeli suara,” tambahnya.
Lebih jauh, Cania menyoroti efek sistem proporsional terbuka yang kerap melahirkan caleg selebriti. Menurutnya, partai politik seringkali memilih figur populer untuk mengejar ambang batas minimal 4%, meskipun tidak semua memiliki kapasitas.
“Bagaimana partai bisa lolos 4% ambang batas suara kalau calonnya tidak dikenal? Akhirnya mereka taruh selebritas sebagai caleg. Karena jutaan orang sudah tahu figur itu,” jelasnya.
Cania menegaskan, tanpa perbaikan sistem, siklus ini akan terus berulang: pemilu yang mahal, praktik politik uang yang dominan, hingga caleg tak kompeten yang terpilih.
“Kita mesti keluar dari game ini. Sistem pemilu harus dikoreksi supaya popular vote tidak terus-menerus melahirkan siklus inkompetensi,” tegasnya.
(Awaludin)
