AS Cabut Visa Presiden Kolombia Usai Demo Pro-Palestina
JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (27/9/2025) mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah dia ikut serta dalam demonstrasi pro-Palestina di New York dua hari lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan pencabutan visa tersebut dilakukan karena Petro dianggap melakukan tindakan penghasutan dan gegabah.
"Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut," tulis Departemen Luar Negeri di X.
Petro pada Jumat (26/9/2025) berpidato di hadapan kerumunan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar markas besar PBB di Manhattan, New York. Ia menyerukan dibentuknya pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina, dan menambahkan, "Pasukan ini harus lebih besar daripada pasukan Amerika Serikat."
"Itulah sebabnya dari sini, dari New York, saya meminta semua prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang lain. Tidak mematuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," kata Petro dalam bahasa Spanyol, sebagaimana dilansir Reuters.
Reuters tidak dapat segera mengonfirmasi apakah Petro masih berada di New York. Kantornya dan Kementerian Luar Negeri Kolombia tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pemerintahan Trump telah menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara negara-negara termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengakui negara Palestina — langkah-langkah yang membuat marah Israel dan sekutunya, AS.
Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia dan penentang keras perang Israel di Gaza, mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Ia mengatakan bahwa pemimpin AS tersebut "terlibat dalam genosida" di Gaza dan menyerukan "proses pidana" atas serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di perairan Karibia.
Dia bukan Presiden Kolombia pertama yang visanya dicabut oleh AS. Pada 1996, visa Presiden Kolombia saat itu Ernesto Samper dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.
Israel memulai serangannya di Gaza setelah serangan yang dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dengan 251 orang disandera. Sejak itu, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza, dan menyebabkan seluruh penduduk di daerah kantong sempit itu mengungsi.
Sejumlah pakar hak asasi manusia mengatakan hal ini merupakan genosida, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Israel, yang mengatakan perang tersebut merupakan upaya membela diri.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato di hadapan PBB melalui video pada Kamis, setelah pemerintahan Trump mengatakan tidak akan memberinya visa untuk bepergian ke New York.
Kantor Abbas saat itu mengatakan bahwa larangan visanya melanggar Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, yang mewajibkan AS untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB. Namun, Washington menyatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.
(Rahman Asmardika)
