Pengamat: Reformasi Polri Perlu Sejalan dengan Ideologi Pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa reformasi Polri ke depan harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara yang ideologis.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat ideologis.
“Reformasi Polri harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara ideologis, dalam pikiran Habermas, untuk mendukung Pemerintahan Prabowo yang programnya sangat ideologis,” ujar Syahganda dalam kegiatan “Dialog Publik: Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas Kondusif”, Rabu (8/10/2025).
Prabowo Dinilai Sebagai Presiden Paling Ideologis
Aktivis pro-demokrasi era 1980-an itu menyebut, dibandingkan dengan rezim sebelumnya yang cenderung pragmatis, Presiden Prabowo merupakan sosok yang paling ideologis.
“Dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya yang pragmatis, Prabowo ini Presiden yang sangat ideologis,” ungkap Syahganda, yang dikenal dua kali pernah ditahan pada masa pemerintahan Soeharto dan Jokowi.
Menurutnya, kebijakan ideologis Prabowo tercermin dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara masif untuk menekan angka stunting dan kekurangan gizi anak sekolah.
“Jika dulu program pemerintah bersifat biasa saja, kini difokuskan seluruhnya untuk mendukung program makan bergizi,” ujarnya.
Kebijakan Antikorupsi dan Tantangan Birokrasi
Syahganda juga menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan ketegasan luar biasa dalam pemberantasan korupsi.
“Rezim Prabowo bahkan terlalu keras memberantas korupsi, jika dibandingkan dengan rezim sebelumnya yang cenderung toleran terhadap korupsi. Ini mengguncang Republik kita,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai seluruh birokrasi negara, termasuk kepolisian, harus memiliki karakter ideologis agar selaras dengan kebijakan Presiden.
“Misalnya, banyak yang masih melihat program makan bergizi senilai Rp300 triliun akan menyedot anggaran lain seperti pendidikan. Padahal, ini program ideologis yang belum didukung birokrasi kompatibel. Akibatnya muncul kasus seperti keracunan, dan Prabowo sangat marah terhadap hal itu,” katanya.
Polisi Harus Adaptif terhadap Teknologi
Lebih lanjut, Syahganda menyebut Polisi adalah avant-garde reformasi, dan karena itu harus adaptif terhadap tantangan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (AI).
“Menurut Yuval Noah Harari, dunia hari ini digerakkan oleh narasi yang dibentuk teknologi AI. Maka Polisi harus memahami bahwa aspirasi dan kreativitas masyarakat dalam berdemokrasi tidak bisa dibatasi dengan pendekatan represif,” ujarnya.
“Polisi harus memahami konteks baru ini agar tidak langsung main tangkap ketika menghadapi protes masyarakat,” pungkasnya.
(Awaludin)
