Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
JAKARTA - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dr. Tifa telah menerima salinan ijazah Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada Senin (13/10/2025). Meski dokumen fisik tersebut telah ia terima, Dr. Tifa menilai ada sejumlah keanehan pada salinan ijazah yang telah dilegalisir itu.
“Kemudian yang aneh ini ada konsistensi keanehan, jadi yang konsisten itu keanehan saja. Ketidaklaziman dan aneh sekali, ya, itu adalah bahwa pada beberapa artefak di dalam ijazah kenapa mesti ditutupi? Untuk apa ditutupi, ini kan suatu keanehan karena nggak jelas,” ujar Dr. Tifa kepada wartawan di KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).
Keanehan tersebut, kata dia, terletak pada tanda tangan rektor dan dekan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dihapus atau dihilangkan, termasuk gambar materai dari hasil legalisasi ijazah.
“Termasuk materainya diblok seperti ini, kemudian nama yang bersangkutan juga diblok. Padahal kita tahu kan, kita minta nama Joko Widodo. Ini nomor mahasiswanya juga diblok — untuk apa?” ucapnya.
Yang lebih janggal, menurutnya, adalah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Jokowi yang turut dihapus dari salinan tersebut.
“Sekali lagi, konsistensi keanehan adalah tidak adanya nomor induk mahasiswa di sebelah kanan ini. Nomor induk mahasiswa sesuai urutan universitas juga diblok, seharusnya ada,” tuturnya.
Meski beberapa bagian dihapus, Dr. Tifa mengaku sudah mengetahui isi kolom tersebut karena sebelumnya ijazah Jokowi pernah ditampilkan ke publik melalui instansi resmi.
“Kita sudah mendapatkan spesimen ijazah ini, ya, lengkap pada waktu Oktober 2022, di mana dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri sudah menunjukkan salinan fotokopi yang tidak ditutupi seperti ini. Kemudian Bareskrim pun pada 22 Mei 2025 juga sudah mengeluarkan salinan fotokopi ijazah tersebut,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan iNews Media Group, bukan hanya Dr. Tifa yang mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta pagi itu. Pakar telematika Roy Suryo, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi juga turut hadir.
Dengan kehadiran Bonatua di KPUD DKI Jakarta, artinya ia kini memiliki dua salinan ijazah Jokowi, karena sebelumnya sudah menerima salinan pertama melalui KPU RI.
(Awaludin)
