JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap satu tahun. Rentetan kinerjanya menuai sorotan, termasuk soal pengentasan kemiskinan di Papua.
Menurut Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Danni E. Waimbo, dalam satu tahun arah kebijakan Prabowo-Gibran jelas dan terukur. Salah satunya mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Cenderawasih.
Ia melihat berbagai program pro-rakyat menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan bisa dibilang menjawab ekspektasi publik. Arah pembangunan bukan hanya di tingkat pusat.
“Dalam satu tahun ini kita melihat kerja nyata pemerintah, terutama dalam penurunan angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta stabilitas harga bahan pokok. Di Papua sendiri, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Gratis sangat berdampak bagi masyarakat di daerah pedalaman,” ujarnya, dikutip Senin (20/10/2025).
Reformasi birokrasi yang dilakukan, menurutnya, mencerminkan ketegasan Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Belum lagi, Prabowo tak main-main dalam melakukan perombakan kabinet untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Bapak Purbaya adalah kebijakan brilian yang pro terhadap rakyat. Penyaluran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian, program unggulan seperti MBG, Sekolah Gratis, Magang Berbayar, Koperasi Merah Putih, hingga Bantuan Langsung Tunai menjadi manifestasi nyata dari visi Prabowo untuk menyejahterakan rakyat, termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T seperti Papua.
“Masyarakat Papua membutuhkan intervensi langsung dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan bergizi, pendidikan yang layak, dan akses pekerjaan. Program-program tersebut menjawab kebutuhan itu secara konkret. Jika ini terus dijalankan dengan konsisten, saya yakin kemiskinan di Papua akan berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Prabowo juga diapresiasi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan menempatkan keamanan nasional dan diplomasi aktif sebagai prioritas.
"Sikap Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi konflik global seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan bermartabat di mata dunia," tuturnya.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga pelaksanaan program strategis nasional semakin efisien dan berdampak langsung bagi rakyat.
Ego sektoral harus dihilangkan dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit. “Kunci efektivitas pemerintahan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Saya sarankan agar perencanaan program strategis dilakukan secara bottom-up, supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk masyarakat Papua,” katanya.
Ia menilai, satu tahun pemerintahan menjadi fondasi kuat menuju pemerataan kesejahteraan nasional, dan buktikan bukan hanya slogan. Papua juga turut menjadi bagian penting.
“Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” katanya.
(Arief Setyadi )