Profil Sanae Takaichi: Drummer Heavy Metal yang Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
JAKARTA – Sanae Takaichi resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Selasa (21/10/2025) setelah terpilih dalam pemungutan suara di parlemen. Politikus berusia 64 tahun ini mencatat sejarah baru bagi Jepang sekaligus membawa visi konservatif keras yang diprediksi akan mengubah arah kebijakan luar negeri, ekonomi, dan imigrasi negara tersebut.
Nama Takaichi banyak dibicarakan pada awal bulan ini setelah memenangi kepemimpinan partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), mengalahkan kandidat lainnya, termasuk calon muda favorit, Shinjiro Koizumi.
Latar Belakang dan Pendidikan
Sanae Takaichi lahir pada 7 Maret 1961 di Yamatokōriyama, Prefektur Nara, dari keluarga kelas menengah yang pekerja keras. Ayahnya bekerja di perusahaan otomotif, sementara ibunya seorang polisi.
Takaichi menempuh pendidikan di Universitas Kobe, mengambil jurusan manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi. Selama kuliah, ia dikenal sebagai drummer band heavy metal dan menggemari band seperti Black Sabbath, Iron Maiden, dan Judas Priest. Mendengarkan musik heavy metal serta mengendarai motor dan mobil adalah hobi yang masih ia tekuni hingga kini.
Setelah lulus, Takaichi melanjutkan ke Matsushita Institute of Government and Management, lembaga pelatihan kepemimpinan bergengsi yang telah melahirkan banyak pemimpin politik Jepang. Takaichi secara terbuka mengagumi mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, dan sering disebut sebagai "Iron Lady 2.0" karena pendekatan politik kerasnya.
Ia juga merupakan anak didik mendiang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang membentuk pandangan ekonominya.
Jejak Karier Politik
Takaichi memulai karier sebagai pembawa berita dan komentator politik di TV Asahi sebelum memasuki dunia politik. Ia terpilih pertama kali sebagai anggota House of Representatives pada 1993 sebagai kandidat independen, kemudian bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 1996.
Sebagai anak didik mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi memegang berbagai posisi menteri penting, termasuk:
- Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (2014-2017 dan 2019-2020) dengan masa jabatan terlama lebih dari 1.400 hari
- Menteri Keamanan Ekonomi (2022-2024)
- Menteri Kebijakan Sains dan Teknologi
- Menteri Kesetaraan Gender
Setelah gagal pada pencalonan 2021 dan 2024, Takaichi akhirnya memenangkan pemilihan ketiga kalinya pada Oktober 2025 dan terpilih sebagai presiden perempuan pertama LDP.
Politikus Konservatif Garis Keras
Takaichi dikenal sebagai politikus konservatif garis keras dengan pandangan nasionalis kuat. Ia adalah anggota Nippon Kaigi, organisasi ultra-nasionalis sayap kanan yang berpengaruh di Jepang.
Kebijakan Pertahanan dan Luar Negeri
Takaichi mendukung revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang yang bersifat pasifis untuk mengubah Pasukan Bela Diri Jepang menjadi "Angkatan Nasional". Ia mengadvokasi peningkatan anggaran pertahanan dan penempatan rudal jangka menengah AS di Jepang.
Terkait hubungan dengan China, Takaichi dikenal sebagai "China hawk" yang sangat kritis. Ia mengunjungi Taiwan pada April 2025 dan bertemu dengan Presiden Lai Ching-te, menegaskan pernyataan Shinzo Abe bahwa "darurat Taiwan adalah darurat Jepang".
Takaichi juga pengunjung rutin Kuil Yasukuni, untuk menghormati tokoh militer Jepang yang dihukum sebagai penjahat era Perang Dunia II. Tindakan ini kerap memicu protes keras dari China dan Korea Selatan, dua negara tetangga yang menjadi korban kekejaman militer Jepang selama Perang Dunia II.
Dia mengambil posisi garis keras terhadap imigrasi dan menyerukan pembatasan ketat, menekankan bahwa "orang asing harus patuh sepenuhnya" terhadap hukum Jepang.
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi Takaichi disebut "Sanaenomics," merujuk pada kebijakan Shinzo Abe dengan tiga pilar: kebijakan moneter ekspansif, pengeluaran fiskal fleksibel, dan investasi berani dalam sektor strategis seperti AI, semikonduktor, dan pertahanan.
Uniknya, meski menjadi perempuan pertama Jepang yang memimpin, Takaichi tidak mendorong isu-isu kesetaraan gender. Ia menentang pernikahan sesama jenis dan revisi undang-undang yang mewajibkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang sama.
Takaichi akan menghadapi ujian berat untuk memulihkan kondisi finansial dan ekonomi Jepang dengan pemerintahan koalisinya yang rapuh. Ujian awal kepemimpinannya datang dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada akhir Oktober 2025.
(Rahman Asmardika)
