Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak upaya sejumlah anggota parlemen Israel, yang mendorong aneksasi wilayah Tepi Barat, wilayah yang selama ini menjadi sengketa dengan Palestina.
Seperti dilaporkan Reuters, Trump menegaskan bahwa Israel “tidak akan melakukan apa pun dengan Tepi Barat”, menepis gagasan bahwa Washington akan mendukung langkah tersebut.
Pernyataan itu muncul setelah parlemen Israel pada Rabu 22 Oktober 2025 memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang, yang bertujuan untuk menerapkan hukum Israel di Tepi Barat, langkah yang secara de facto setara dengan aneksasi.
“Jangan khawatir tentang Tepi Barat. Israel tidak akan melakukan apa pun dengan Tepi Barat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Kamis 23 Oktober 2025.
Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance juga menyatakan, bahwa pemerintahan Trump menolak keras aneksasi Tepi Barat, menyebut langkah tersebut sebagai “aksi politik yang sangat bodoh.”
“Jika itu aksi politik, itu sangat bodoh, dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya,” ujar Vance dalam kunjungannya ke Israel.
Vance menegaskan, bahwa kebijakan resmi AS di bawah Trump adalah menolak aneksasi.
“Kebijakan Presiden Trump adalah Tepi Barat tidak akan dianeksasi. Ini akan selalu menjadi kebijakan kami,” tegasnya.
Pemungutan Suara yang Picu Ketegangan
RUU aneksasi tersebut disponsori oleh anggota parlemen oposisi sayap kanan jauh, dengan dukungan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Rancangan itu disahkan dalam pembacaan pertama dengan suara tipis 25–24 dari total 120 anggota parlemen.
Namun, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak langkah tersebut dan menyebutnya sebagai “provokasi politik yang disengaja” selama kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance.
“Tanpa dukungan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu, upaya aneksasi ini tidak mungkin berhasil,” demikian pernyataan resmi kantor perdana menteri Israel.
Dampak pada Upaya Perdamaian Gaza
Pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan penasihat senior Jared Kushner, tengah berada di Israel untuk memantau rencana gencatan senjata Gaza yang telah berlangsung selama 13 hari.
Rubio memperingatkan bahwa langkah menuju aneksasi dapat mengganggu rencana Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencakup rekonstruksi wilayah, pembentukan pemerintahan stabil, dan kemungkinan menuju pembentukan negara Palestina.
“Kami merasa positif tentang kemajuan gencatan senjata, tapi langkah aneksasi hanya akan memperburuk situasi,” kata Rubio kepada wartawan.
Kecaman Internasional
Persetujuan awal RUU aneksasi memicu reaksi keras dari dunia internasional, termasuk dari Arab Saudi, Indonesia, Turki, serta 13 negara mayoritas Muslim lainnya. Organisasi negara-negara Arab juga mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Tepi Barat telah lama menjadi wilayah sensitif dalam konflik Israel–Palestina. PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Yahudi di wilayah tersebut ilegal, sementara Israel mengklaim Tepi Barat sebagai bagian dari wilayah historisnya.
Trump berharap upaya diplomasi yang ia dorong, termasuk rencana perdamaian Gaza dan kelanjutan Perjanjian Abraham, dapat memulihkan stabilitas di Timur Tengah. Namun, isu Tepi Barat kembali menjadi batu sandungan utama dalam perjalanan menuju perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.
(Awaludin)
