PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.
“Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ‘98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegas Guntur, Jumat (24/10/2025).
Guntur menyebut, jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka sederet peristiwa pelanggaran HAM berat di masa pemerintahannya bisa dianggap “benar” oleh sejarah.
Ia mencontohkan sejumlah tragedi seperti peristiwa 1965–1966, penembakan misterius 1982–1985, Talangsari 1989, Rumah Geudong, penghilangan paksa aktivis 1997–1998, serta Tragedi Trisakti dan Semanggi.
“Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM itu bukan lagi pelanggaran, tapi bisa dianggap kebenaran oleh rezim Orde Baru,” tegasnya.
Lebih jauh, Guntur juga menyinggung nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, yang disebut-sebut masuk daftar calon pahlawan nasional bersama Soeharto.
“Saya miris, seakan nama Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal mereka dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru,” katanya.
Menurut Guntur, secara moral dan sejarah, justru Gus Dur dan Marsinah yang layak diberi gelar pahlawan.
“Yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah: mantan presiden yang digulingkan karena korupsi, kolusi, nepotisme, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut nama Soeharto termasuk dalam 40 calon pahlawan nasional yang diusulkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
“Semua yang kita usulkan telah memenuhi syarat dan sudah kita teruskan ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, Selasa (21/10/2025).
(Awaludin)
