Bangunan Ponpes Ambruk Lagi! DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi
Sejalan dengan itu, Selly mengungkap bahwa DPR RI mendorong Satgas Penataan dan Pengawasan Pembangunan Pesantren yang dibentuk pemerintah agar bekerja secara optimal. Khususnya, setiap pembangunan dan renovasi asrama santri harus diawasi secara profesional oleh lembaga lintas kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Satgas ini penting untuk memastikan tidak ada lagi bangunan pesantren yang berdiri tanpa perhitungan keselamatan yang matang,” ungkap Selly.
Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam mengawasi seluruh pesantren, terutama yang memiliki asrama.
Selly berharap Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) Kementerian Agama, yang baru saja dibentuk sebagai hasil restrukturisasi kelembagaan, dapat mengambil peran aktif dan strategis dalam pengawasan menyeluruh terhadap pembangunan fisik pesantren.
“Ditjen Pesantren tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pendidikan dan kelembagaan, tetapi juga harus memiliki fungsi koordinatif dan supervisi terhadap kelayakan sarana dan prasarana pesantren. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah, asosiasi pesantren, dan lembaga teknis seperti Balai Jasa Konstruksi PUPR,” papar Selly.
