Bangunan Ponpes Ambruk Lagi! DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi
Selain itu, Selly menilai Ditjen Pesantren perlu menyusun standar keselamatan dan sertifikasi bangunan pesantren secara nasional sebagai pedoman bagi seluruh pesantren, baik yang dikelola oleh yayasan maupun masyarakat.
Menurutnya, standar tersebut harus mencakup aspek perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedung asrama santri.
Ia juga mendorong keterlibatan lembaga-lembaga teknis seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyiapkan tenaga ahli dan pengawas bangunan pesantren yang kompeten.
Di tingkat daerah, kata Selly, Dinas Perizinan dan Dinas PUPR kabupaten/kota juga perlu meningkatkan mekanisme inspeksi bangunan serta memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) pesantren.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting agar tidak ada lagi pesantren yang berdiri tanpa pengawasan teknis yang memadai,” jelas Selly.
