Sektor Pangan Meningkat, DPR: Konsistensi Kebijakan Pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan sektor pangan di Indonesia. Dalam berbagai indikator, kata Titiek Soeharto, terjadi peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.
"Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis, sebagai prioritas nasional," kata Titiek Soeharto, Jumat (14/11/2025).
Lebih lanjut, Titiek juga mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Menurutnya, ini merupakan pencapaian penting mengingat pada 2023–2024, impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.
"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," ucapnya.
Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.
Titiek menyebut indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.
"Angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi yang lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif," ungkapnya.
Selain itu, Titiek Soeharto turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. "Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Menurutnya, simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.
"Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah," kata Alex.
Pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara. Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Dia menilai kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar.
"Keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang," ungkap Alex.
(Arief Setyadi )
