Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo
JAKARTA – Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus megakorupsi tak lepas dari dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, sepak terjang Korps Adhiyaksa membuatnya menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
“Ketegasan Kejagung dalam memberantas pelanggaran hukum tidak lepas dari dukungan kuat dari kebijakan kepala negara secara itu sendiri, secara langsung. Sehingga tentu saja Kejagung tidak akan ragu dan sungkan untuk membongkar semua kejahatan yang merugikan negara dengan garansi dukungan kepala negara,” ujar Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zaenudin, dikutip Senin (17/11/2025).
Jeje mengatakan, konsisten dan keseriusan dalam penegakan hukum mengembalikan harapan masyarakat, tak heran dalam survei Indikator Politik Indonesia, Kejagung menjadi Lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
“Ini membuktikan bahwa ketika lembaga penegak hukum bekerja serius, konsisten, dan maksimal, banyak kasus pelanggaran hukum yang besar dan berat dapat diungkap dan ditindak dengan tegas. Sehingga berdampak kepada harapan dan kepercayaan masyarakat,” imbuh Ketua MUI Pusat itu.
Selama ini ia melihat merosotnya kepercayaan publik terhadap Lembaga penegak hukum karena banyak kasus-kasus megakorupsi yang mangkrak. Apalagi, jika melibatkan figur-figur yang berpengaruh di negeri ini.
“Ketika kasus megakorupsi dapat dibongkar dan ditindak dengan tegas, itu menunjukkan negara pro kepentingan rakyat, bukan pro penguasa. Artinya, negara tidak lagi menjadi backing pelaku megakorupsi sehingga penegak hukum dapat bekerja secara independen,” imbuhnya.
Ketegasan yang dimiliki penegak hukum sejatinya mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat. Maka, lembaga penegak hukum kembali bertaji dan masyarakat punya harapan serta kepercayaan kembali.
Dalam Survei Indikator Politik Indonesia, Kejagung diketahui menjadi Lembaga penegak hukum paling dipercaya publik di atas KPK dan Kepolisian. Tingkat kepercayaan mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya.
Adapun tingkat kepercataan publik ke KPK sebanyak 70 persen, terdiri dari 11 persen sangat percaya dan 59 persen cukup percaya. Kemudian, tingkat kepercayaan Polri mencapai 66 persen, yang terdiri dari 11 persen sangat percaya dan 55 persen cukup percaya.
(Arief Setyadi )
