KPK Ungkap Data Kasus Korupsi Akuisisi ASDP, Kapal Tua Harganya Lebih Mahal
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan data terkait kasus korupsi akuisisi PT ASDP Indonesia Ferry. KPK menunjukkan foto-foto perbandingan antara kapal milik PT ASDP dengan PT Jembatan Nusantara (JN).
Selain menampilkan foto-foto perbandingan kapal, KPK membandingkan harga kapal milik PT JN yang diakuisisi PT ASDP. Kapal-kapal berusia tua dan tidak bernilai ekonomis itu justru dihargai lebih mahal dibandingkan kapal yang usianya lebih muda.
Misalnya Kapal Portlink 5 milik ASDP. Kapal buatan tahun 2011 ini berharga sekitar Rp103 miliar.
"Kita bandingkan dengan kapalnya JN, Jembatan Nusantara yang dibeli oleh atau diakuisisi oleh ASDP. Kapal Mabuhay Nusantara, ini tahunnya 1990. Dari tahunnya juga lebih tua. Harganya ini Rp108 miliar," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (24/11/2025).
Kapal lainnya yang lebih mahal ialah kapal Farina Nusantara milik PT JN. Kapal buatan tahun 1994 ini juga berharga lebih mahal dari kapal Portlink 5 milik PT ASDP.
"Satu lagi, kapal Farina Nusantara. Ini masih Jembatan Nusantara juga. Ini tahunnya 1994. Jauh, lebih tua. Tapi nilai akuisisinya Rp116 miliar. Dengan tahun yang lebih tua tetapi diakuisisi dengan harga yang lebih mahal," ujar dia.
Belum lagi selama proses akuisisi itu, PT JN memanipulasi data dengan membuat data kapal itu berusia lebih muda. Di lain sisi, PT ASDP gagal untuk melakukan pengecekan.
"Ini tidak dilakukan pengecekan sama timnya yang dari ASDP waktu itu ya. Kami saja bisa mengecek ini ke IMO," tutur Asep.
Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.
"Terdakwa satu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Sunoto saat membacakan amar putusan, Kamis (20/11/2025).
(Erha Aprili Ramadhoni)
