Paramiliter RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama 3 Bulan
JAKARTA – Pasukan Paramiliter Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), pada Senin (24/11/2025) mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan sepihak selama tiga bulan dengan tentara Sudan. Langkah ini merupakan respons terhadap upaya internasional untuk menghentikan kekerasan dan memperluas akses bagi lembaga-lembaga bantuan.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, mengatakan bahwa pasukannya dan kelompok-kelompok sekutu telah menyetujui “gencatan senjata kemanusiaan segera yang mencakup penghentian semua tindakan permusuhan selama tiga bulan.”
Dagalo mengatakan bahwa RSF berkomitmen untuk mendukung operasi kemanusiaan dengan mengamankan pergerakan pekerja bantuan, memastikan akses tanpa hambatan ke semua wilayah terdampak, melindungi fasilitas dan gudang milik organisasi lokal maupun internasional, serta memungkinkan tim medis dan bantuan untuk beroperasi dengan bebas.
Ia juga mengumumkan persetujuan RSF atas pembentukan mekanisme pemantauan lapangan untuk mengawasi gencatan senjata, di bawah pengawasan Quad dan Uni Afrika, serta komite tambahan yang bertugas memastikan bahwa bantuan mencapai warga sipil dengan aman.
Gencatan senjata, tambahnya, harus menjadi “langkah pertama menuju diakhirinya permusuhan dan tercapainya solusi politik yang komprehensif” untuk konflik Sudan. Komandan RSF menyatakan harapannya bahwa dukungan internasional dan partisipasi luas Sudan akan membuka jalan bagi proses politik yang mengakhiri perang dan membimbing negara tersebut menuju transisi yang stabil, demikian dilansir Anadolu.
Dagalo mengatakan bahwa setiap jalur politik di masa depan harus mengecualikan “Gerakan Islam teroris, Ikhwanul Muslimin, Partai Kongres Nasional, dan afiliasinya (tentara dan kelompok sekutu),” yang ia tuduh bertanggung jawab atas “tiga dekade penderitaan” di Sudan.
Belum ada komentar langsung dari tentara Sudan terkait pengumuman RSF tersebut.
Pada Minggu (23/11/2025), Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, mengkritik proposal Quad, yang mencakup Amerika Serikat (AS), Mesir, Arab Saudi, dan UEA. Ia tidak mengungkapkan detail dokumen yang dirujuknya.
Pada 12 September, Quad menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pertama selama tiga bulan di Sudan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan mendesak memasuki semua wilayah, yang membuka jalan bagi gencatan senjata permanen.
Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS akan berupaya mengakhiri konflik di Sudan atas permintaan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman.
Sejak April 2023, tentara Sudan dan RSF telah terlibat dalam perang yang gagal diakhiri oleh mediasi regional maupun internasional. Konflik ini telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan lainnya mengungsi.
(Rahman Asmardika)
