“Seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, hingga berbagai bentuk perlindungan sosial dan investasi sumber daya manusia,” sambungnya.
Hal ini kata dia adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai pengalaman sehari-hari warga, bukan sekadar laporan makro ekonomi.
Namun kata Azis, tantangan yang sesungguhnya muncul. Hampir seluruh program strategis tersebut dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat, tetapi lokus pelaksanaannya berada di daerah. Pemerintah daerah adalah mesin regional pembangunan nasional. Jika mesin ini tidak diselaraskan.
“Karena itu, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah tidak boleh dipahami sebatas efisiensi administrasi atau penghematan anggaran,"ujarnya.