Evident Institute Nilai Disinformasi 2026 Perlu Diwaspadai
Sementara itu, Direktur Hukum Evident Institute, Abdul Luky Shofiul Azmi, menekankan bahwa pendekatan mitigasi DFK harus berbasis fungsi kebijakan dan kesiapan institusional, bukan personalisasi aktor.
“Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif ke counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan, melainkan menutup ruang friksi informasi,” tegas Luky.
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara netral dan prosedural, difokuskan pada pelanggaran yang terukur seperti penipuan, impersonasi, pemalsuan identitas, dan distribusi konten manipulatif. Pendekatan yang bias justru berisiko memperbesar friksi informasi.
Sementara itu, Eksekutif Direktur Evident Institute, Rinatania Anggraeni Fajriani, menyoroti pentingnya literasi ekspektasi ekonomi sebagai bagian integral dari literasi kebijakan.
