Menurutnya, disinformasi ekonomi kerap memanfaatkan istilah teknis yang tidak akrab bagi publik, mulai dari APBN, pajak daerah, subsidi, hingga bantuan sosial.
“Tanpa upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini, ruang kepanikan akan terus tersedia bagi narasi manipulatif,” pungkasnya.
Dengan demikian, Evident Institute menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola negara pada 2026 tidak semata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan menjaga stabilitas ekspektasi publik, menekan friksi informasi, dan memperkuat kedaulatan ruang digital nasional.
(Awaludin)