Lemkapi Tegaskan Polri Idealnya Tetap di Bawah Presiden
Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu menilai, Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus penanggung jawab tertinggi keamanan nasional harus memiliki hubungan langsung dengan Polri. Sebaliknya, Polri yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik, memang seharusnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada kementerian.
Ia berpandangan, Polri di bawah Presiden justru lebih mudah diawasi oleh Presiden dan lebih terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sipil, serta tidak mudah dipolitisasi.
"Polisi di bawah Presiden bukan hal baru di dunia. Banyak negara demokrasi menempatkan kepolisian di bawah Presiden atau kepala negara, seperti Jepang, Prancis, dan Korea Selatan," jelasnya.
Edi yang juga dosen serta penulis buku Hukum Kepolisian dan Politik Hukum Kepolisian ini menilai, Polri di bawah Presiden merupakan praktik demokrasi modern yang masih relevan hingga saat ini.
