KSP Ungkap Uang Pengganti Korupsi Terkumpul Rp28,6 Triliun, Terbesar dari Kasus CPO
Selain uang pengganti, Qodari juga menyinggung penyitaan lahan kebun sawit ilegal seluas lima juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar satu juta hektare akan dikembalikan ke fungsi hutan karena berada di kawasan terlarang.
Sementara itu, empat juta hektare lainnya merupakan lahan yang tidak memiliki izin dan selanjutnya akan dikelola oleh BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
“Untuk sitaan kebun ilegal ini, ada dua sumber pemasukan bagi negara. Pertama, dari denda karena selama bertahun-tahun mereka mendapatkan keuntungan dari kebun sawit di lahan ilegal,” jelas Qodari.
“Kedua, setelah dikelola oleh BUMN Agrinas Palma, pendapatan dari pengelolaan itu akan masuk ke negara secara rutin, baik bulanan maupun tahunan,” sambungnya.
Menurut Qodari, seluruh penerimaan tersebut akan disetorkan ke kas negara dan dikelola oleh Kementerian Keuangan.
“Ini merupakan bentuk keseriusan Presiden untuk mengurangi kebocoran keuangan negara sekaligus menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama ini,” pungkasnya.
(Awaludin)
