Ketahanan Pangan dan Ruang Papua

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan publik dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, mulai dari integrasi nasional dan stabilitas politik hingga upaya mendorong pembangunan yang inklusif. Ketegangan antara tujuan-tujuan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kegagalan kebijakan, melainkan menunjukkan kompleksitas wilayah yang dihadapi.

Masyarakat Papua memiliki struktur sosial dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, partisipasi yang bermakna berkaitan dengan pengakuan terhadap cara masyarakat memaknai ruang hidup dan membayangkan masa depan mereka. Kebijakan yang tidak memperhitungkan dimensi ini kerap menghadapi kendala dalam implementasi, bukan karena penolakan yang inheren, tetapi karena perbedaan cara memahami konteks sosial.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan hak asasi manusia berkontribusi pada legitimasi kebijakan dan pembentukan kepercayaan dalam jangka panjang. Kebijakan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengalaman sosial masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk berfungsi secara berkelanjutan di tengah dinamika Tanah Papua yang berlapis.

Dinamika sosial dan politik yang berlapis tersebut membentuk medan tempat berbagai kebijakan publik dijalankan di Papua. Pengalaman historis, ketimpangan struktural, serta cara masyarakat memaknai kehadiran negara menjadi konteks yang tidak terpisahkan dari perumusan maupun implementasi kebijakan. Dalam kerangka ini, agenda pembangunan tidak dapat dipahami semata sebagai intervensi teknis, melainkan sebagai proses yang beroperasi di dalam ruang sosial yang telah lebih dahulu terbentuk. Salah satu agenda yang memperlihatkan pertemuan antara kebutuhan nasional dan konteks lokal tersebut adalah kebijakan ketahanan pangan.

Pembangunan dan Ketahanan Pangan

Berbagai agenda pembangunan dijalankan di Papua dalam beberapa dekade terakhir, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga investasi ekonomi. Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang masuk ke wilayah ini, yang dalam lanskap kebijakan dapat dipahami sebagai contoh bagaimana negara membaca ruang Papua dalam kerangka kebutuhan nasional.

Gagasan kebijakan ketahanan pangan tumbuh dari tujuan yang rasional dan dapat dipahami, yakni memastikan ketersediaan pangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam kerangka perencanaan negara, tujuan tersebut bersifat sah dan diperlukan. Namun, pengalaman kebijakan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun dari niat baik dan perhitungan produksi semata. 

Ketahanan selalu bersifat berlapis, mencakup dimensi sosial, kultural, lingkungan, serta relasi masyarakat dengan ruang hidupnya. Ketika kebijakan pangan dirumuskan tanpa memperhitungkan lapisan-lapisan tersebut secara memadai, kebijakan tetap dapat berjalan secara administratif, tetapi berisiko menghadapi keterbatasan daya tahan dan penerimaan sosial dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia merencanakan pengembangan kawasan pangan terintegrasi di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari Program Strategis Nasional. Rencana ini mencakup pengembangan cetak sawah dan produksi pangan dalam skala besar. Target pengembangan lahan mencapai sekitar satu juta hektar secara bertahap, dengan tahap awal sekitar seratus ribu hektare yang difokuskan pada produksi padi dan komoditas pangan lainnya. Program ini disertai pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, irigasi, dan fasilitas distribusi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat kapasitas produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam kerangka perencanaan makro, Papua dipandang memiliki potensi ekologis dan geografis untuk mendukung tujuan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan strategi negara dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan gangguan rantai pasok pangan.