Tindak Tegas TPPU Tambang Ilegal, Bareskrim Geledah Toko Emas di Nganjuk
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) untuk menindak tegas pihak-pihak, yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Perintah itu disampaikan menyusul penggeledahan toko emas di Nganjuk, Jawa Timur.
“Jadi intinya kita meminta untuk Bareskrim telusuri dan tindak tegas siapapun terlibat,” kata Sigit di Purwakarta, Sabtu 21 Februari 2026.
Namun demikian, Kapolri belum membeberkan detail perkara karena proses hukum masih berjalan. “Nanti dijelaskan khusus, karena sedang berjalan,” ujarnya.
Penggeledahan toko emas tersebut merupakan pengembangan dari perkara tambang emas ilegal di Kalimantan Barat periode 2019–2022 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak,” ujar Ade di Jakarta.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen serta barang lain yang berkaitan dengan penampungan, pengolahan, dan penjualan emas hasil pertambangan tanpa izin.
Temuan tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas di dalam negeri. Transaksi itu diduga melibatkan perusahaan pemurnian emas yang menggunakan emas dari tambang ilegal.
Ade menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan lingkungan dan kekayaan negara.
“Penyidikan TPPU ini merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum, di mana pelaku usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, penjualan mineral apa pun yang berasal dari pertambangan ilegal pasti akan dilakukan penindakan secara tegas,” tegasnya.
Saat ini, penyidik juga bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Berdasarkan data PPATK, total nilai transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal selama periode 2019–2025 mencapai Rp25,8 triliun.
Modus yang digunakan antara lain pembelian emas dari tambang ilegal yang kemudian disalurkan sebagian atau seluruhnya kepada perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.
Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan pertambangan ilegal sekaligus menjadi langkah konkret dalam melindungi kelestarian lingkungan dan mencegah kebocoran keuangan negara.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
