Oknum Polisi Kerap Bermasalah, Indonesian Risk Center Ungkap Dua Penyebab Utama
Penyebab kedua, lanjut Julius, adalah ketidakpahaman terhadap kondisi masyarakat dan peran institusi itu sendiri. Ia mencontohkan kasus anggota Brimob di Tual yang dinilai tidak semestinya berada dan menangani persoalan tersebut.
“Tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat, bahkan perannya sendiri. Seperti kasus Brimob di Tual itu yang seharusnya tidak berada di situ dan tidak menangani kasus seperti itu, itu akan menjadi santapan masyarakat sehari-hari,” tuturnya.
Lebih jauh, Julius menekankan bahwa upaya perubahan melalui Tim Percepatan Reformasi Polri harus memiliki target yang jelas dan terukur. Menurutnya, reformasi tidak cukup dilakukan dalam periode bulanan, melainkan harus berorientasi pada perbaikan harian dan sistemik, terutama pada aspek kultur.
“Bukan periode bulanan tapi harian. Harus ada perbaikan sistemik, utamanya kultur karena masyarakat menghadapi kultur kekerasan dan militerisme yang terus diterapkan saat berhadapan dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik belum terlihatnya target konkret perubahan dalam tubuh Polri. Akibatnya, kasus-kasus yang melibatkan oknum masih terus bermunculan dan sering kali baru diproses setelah viral di media sosial.
“Kita tidak melihat target. Hari ini apa yang diubah? Besok apa yang berubah? Siapa yang ditindak? Siapa yang diawasi? Bagaimana agar berkelanjutan? Yang kita lihat justru kasus viral yang tidak pernah berhenti. No viral, no justice. Kalau tidak viral dan tidak ada protes, maka tidak akan diproses,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
