73 Negara Dukung Inisiatif Indonesia soal Keamanan Pasukan Perdamaian UNIFIL
JAKARTA – Indonesia menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers, sebagai respons atas memburuknya situasi keamanan di Lebanon yang berdampak pada pasukan penjaga perdamaian.
Pernyataan bersama tersebut mendapat dukungan luas dari negara-negara kontributor pasukan United Nations Interim Force in Lebanon serta sejumlah negara lain. Hingga pukul 16.30 waktu New York pada Kamis 9 April 2026, tercatat sebanyak 73 negara dan observer Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bergabung.
Pernyataan itu dibacakan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam media stakeout yang digelar bersama Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB, New York. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan berbagai negara, termasuk Inggris, Rusia, Tiongkok, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk mengambil langkah tegas menyusul serangkaian serangan sejak akhir Maret 2026. Serangan tersebut mengakibatkan gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia serta melukai sejumlah personel dari beberapa negara, antara lain Prancis, Ghana, Indonesia, Nepal, dan Polandia.
Kementerian Luar Negeri RI juga terus mendorong Dewan Keamanan PBB, agar melanjutkan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, negara-negara kontributor menyerukan penghentian kekerasan di Lebanon, deeskalasi ketegangan, serta kembalinya seluruh pihak ke meja perundingan untuk mencapai solusi damai.
Dalam pernyataan bersama tersebut, negara-negara kontributor UNIFIL menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026 yang berdampak langsung pada keselamatan personel penjaga perdamaian.
Mereka juga mengecam keras berlanjutnya serangan terhadap UNIFIL, termasuk tindakan agresif terhadap personel dan pimpinan misi yang dinilai tidak dapat dibenarkan.
“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya,” tegas Umar.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
