Baleg Yakin RUU Satu Data Bisa Atasi Bansos Salah Sasaran
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai persoalan layanan publik yang selama ini kerap dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia selama puluhan tahun menghadapi berbagai hambatan pembangunan akibat lemahnya sistem pengelolaan data nasional. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan sistematis.
“Kita bersyukur setelah 80 tahun ini, kita sekarang sedang berupaya untuk membangun sebuah konsep, sebuah sistem bagaimana data-data yang selama ini kita miliki itu bisa terintegrasi sistematis,” kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, persoalan data paling sering terlihat dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak warga merasa berhak menerima bantuan, namun tidak terdaftar, sementara di sisi lain ada penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria.
“Contoh yang paling konkret adalah ketika kita menghadapi bencana, ada bantuan sosial dari masyarakat, itu selalu ada masalah. Ada masyarakat yang merasa bahwa dia punya hak, tidak dapat haknya,” ujarnya.
Tidak hanya dalam penyaluran bansos, Doli menyebut persoalan data juga kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Karena itu, ia mendorong agar RUU Satu Data Indonesia segera disahkan untuk menghadirkan basis data kependudukan yang terintegrasi.
“Dengan adanya Undang-Undang Satu Data Indonesia ini, kita sudah punya sistem database kependudukan, semua data yang terintegrasi dan sistematis,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlu adanya lembaga atau institusi khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data nasional agar sinkronisasi antara data pusat dan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Senada disampaikan Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, yang mengatakan pemerintah daerah selama ini kerap mengalami kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial akibat data yang tidak valid.
Menurut Firman, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
“Mereka mengalami kesulitan ketika ada program bantuan sosial, itu dihadapkan kepada masalah data yang tidak valid. Sehingga kadang-kadang, data dari pusat dengan data di daerah itu berbeda,” ujar Firman.
Ia berharap melalui penyelarasan data nasional, program bantuan sosial ke depan dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Ketika nanti sudah ada penyamaan data, maka itu tidak mungkin terjadi salah sasaran. Sehingga mereka yang berhak untuk mendapatkan program bantuan sosial, itu akan tepat sasaran,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
