Pemerintah Kaji Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Perbatasan dengan Timor Leste
DPRD Kabupaten Malaka berharap dukungan BNPP RI dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga agar rencana tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret, termasuk perbaikan akses jalan menuju Motamasin dan pengaktifan kembali pasar perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa BNPP RI pada prinsipnya mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan, termasuk melalui skema kawasan perdagangan bebas. Namun demikian, ia menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan kesepakatan bilateral antarnegara.
“Kami pernah mempelajari praktik zona perdagangan bebas di perbatasan negara lain. Secara konsep sangat memungkinkan diterapkan, namun harus diawali dengan perjanjian kerja sama antarnegara karena menyangkut wilayah netral dan kedaulatan,” jelas Edfrie.
Ia menyebutkan, BNPP RI telah menyusun masterplan awal untuk kawasan perbatasan Motaain sebagai lokasi percontohan, mengingat jalur tersebut merupakan salah satu yang paling ramai.
Edfrie juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan untuk mencegah praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara.
